sejak tahun 1970-an tingkat kepercayaan masyarakat Amerika terhadap pemerintahannya sudah sangat menurun. Ditambah pula dengan tingkat kesadaran masyarakat yang rendah terhadap partisipasi dan peran aktifnya dalam pembangunan daerahnya.
Gagasan untuk melibatkan masyarakat di dalam perencanaan pembangunan mulai dicanangkan oleh pemimpin kabupaten Orange di Florida, yaitu oleh Linda W Chapin pada tahun 1995. Dia menggagas program yang disebut “citizen first”
Program Citizen first berusaha melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan program pembangunan pemerintah. Program ini menempatkan pemerintah sebagai pelayan dan objek yang dilayani adalah masyarakat itu sendiri, namun bukan seperti pelayanan yang dilakukan oleh sektor swasta terhadap konsumennya, namun lebih pada memprioritaskan apa yang masyarakat kehendaki terhadap kabupaten Orange di masa mendatang dengan melibatkan secara aktif masyarakat untuk ikut merencanakan pembangunan yang akan dilakukan mendatang.
Beberapa model perencanaan yang melibatkan masyarakat adalah:
1. Intervensi sistemik satu kali
Yaitu dengan membentuk suatu komite yang bertugas untuk menyerap aspirasi warga masyarakat untuk membentuk visi yang dikehendaki dan program-program yang seharusnya dilaksanakan untuk jangka panjang. Model ini digunakan untuk menjembatani mereka yang merasa kurang berpendidikan dan merasa terpinggirkan.
2. Citywide Citizen Participation Programs
Program ini memberikan ruang luas public untuk menyalurkan aspirasi secata terus menerus mengenai program dan hasil yang diharapkan. Program ini membentuk suatu forum musyawarah yang mewakili tiap daerah (kelurahan/golongan masyarakat) yang secara rutin mengadakan pertemuan untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintahnya. Dari berbagai aspirasi yang dikumpulkan inilah nantinya diketahui apa yang paling diinginkan masyarakat untuk dijadikan prioritas dan program jangka panjang, juga untuk membentuk visi
3. Pengumpulan Aspirasi Warganegara Secara Khusus
Dengan model ini, pemerintah secara inisiatif membuat program rencana strategis pembangunan yang akan dilakukan dan kemudian melakukan survey-survei kepada masyarakat untuk melihat pendapat mereka dan untuk mengetahui seberapa dukungan mereka terhadap program yang dicanangkan. Dengan survey ini pemerintah bisa meneruskan programnya atau melakukan beberapa penyesuaian dalam program kerjanya,
Kasus Orange County, Florida
Untuk memulai gagasan ‘citizen first’ pemerintah Orange county menyusun perencanaan strategis tahunan yang sepenuhnya didasarkan pada kepentingan dan kepedulian masyarakat yang akan memberi petunjuk pada pemerintah dengan ongoing basis. Proses perencanaan strategis didesain untuk dapat menyelaraskan kapasitas pemerintah dengan tuntutan masyarakat pada isu-isu yang paling penting bagi warga Orange County.
Proses perencanaan tidak dikendalikan oleh pemerintah namun oleh masyarakat Orange County itu sendiri. Berbagai kelompok masyarakat dilibatkan dalam diskusi mengenai bagaimana kabupaten ini akan dibawa kedepan. Kegiatan ini berlangsung beberapa bulan sampai bisa diketahui kemana arah dan tujuan yang jelas bagi kabupaten yang dikehendaki oleh masyarakat.
Pemerintah Orange County melakukan survei yang mendalam, tidak hanya mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah,tapi lebih kepada analisis mendalam terhadap hubungan antara masyarakat, pemerintah dan penilaian terhadap hal-hal yang menjadi prioritas untuk Orange County.
Orange county juga membentuk focus group yang mempunyai misi untuk membentuk kepedulian terhadap komunitas (sense of community). Orange County membentuk empat focus group yang dibagi berdasar wilayah yang masing-masing mediskusikan isu penting di sekitar mereka
Orange County juga mengadakan retreat yang mengundang generasi muda agar mereka memahami ide yang digelontorkan pemerintah, sekaligus menyerap aspirasi dari golongan muda
Informasi yang didapat dari survey penduduk, Focus Group,sesi retreat, dan inisiatif Healthy Communities dipresentasikan ke retreat-retreat jajaran komisioner County dan tim manajemen senior dari Orange County yang berbeda-beda. Pernyataan visi dari County, yang didasarkan dari pertemuan –pertemuan ini, disetujui oleh dewan komisioner County dan tim manajemen. Dan pernyataan internal atas prinsip organisasional diambil oleh tim manajemen. Pernyataan ini menyediakan visi dan cara untuk meraih visi tersebut yang harus diikuti Orange County selama 10-15 tahun.
Penerapan di Indonesia
Jika model penyerapan aspirasi masyarakat sebagaimana Orange County diterapkan di Indonesia saya rasa belum bisa diterapkan di semua kabupaten, karena melihat sebagian besar masyarakat yang tingkat pendidikan dan kepedulian terhadap pemerintah daerah yang masih kurang. Barangkali yang bisa menerapkan hanya daerah-daerah dengan IPM yang sudah cukup tinggi.
Namun secara umum, untuk penyerapan aspirasi rakyat Indonesia terhadap pemerintah daerahnya sebenarnya sudah dilakukan dengan adanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan musrenbang yang dilakukan di tingkat kelurahan yang biasanya dilakukan di bulan Januari sampai dengan bulan April. Sebagaimana diatur dalam UU No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan daerah, musrenbang merupakan upaya yang baik dari pemerintah untuk menyerap aspirasi warganya untuk menentukan sektor prioritas yang harus dicapai oleh pemerintah daerah berdasarkan pendapat warga.
Yang menjadi persoalan kemudian adalah ternyata terdapat disconnection antara apa yang dihasilkan di Musrenbang dengan apa yang dijalankan oleh pemerintah daerah, yaitu benturan terhadap proses penganggaran daerah. Proses penganggaran ini mengikuti regulasi yang khusus mengaturnya, yaitu UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No 33/2004 tentang perimbangan dana pemerintah pusat dan daerah. Seringkali pemerintah daerah mengabaikan hasil Musrenbang karena alasan klasik, seperti tidak ada anggaran, ada prioritas lain yang lebih utama, dan lain-lain, padahal ide adanya musrenbang adalah untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dalam kasus Orange County citizen first. Inilah yang masih menjadi persoalan besar di negeri ini, yaitu mental birokrat yang masih harus selalu dilayani, padahal merekalah yang seharusnya melayani masyarakat.
Dari paparan diatas dapat kita ambil kesimpulan, bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan yang sebenarnya perlu melibatkan masyarakat sebagai stakeholder pemerintahan daerah untuk mendapatkan outcome berupa kesejahteraan, bukan hanya output berupa proyek/kegiatan dari eksekutif yang tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan. Peran masyarakat harus nyata secara riil sehingga usulan yang berkembang di dalam musrenbang jangan hanya masuk dari telinga kanan dan keluar dari telinga kiri, namun benar-benar di usung oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan panitia anggaran (Panggar) DPRD.
